Menolak Politik Identitas Pada Pilkada Kerinci

Oleh: Idel Eprianto

Penulis adalah  Dosen STIA Kabupaten Kerinci dan Mahasiswa Program Doktoral di Universitas Bengkulu.

Gong politik telah berbunyi, pesta demokrasi akan segera di laksanakan berbagai daerah di Indonesia, pesta tersebut dikemas dalam bentuk pilkada. Pilkada  adalah bagian dari Pemilu, Pemilu disebut juga “political market” artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara pesrta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih. Pilkada serentak dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan kemudian dalam pilkada tersebut diawasi oleh lembaga yang bertugas mengawasi pilkada tersebut yakni Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jambi yang memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang membuat Kerinci berbeda dengan daerah-daerah lainnya diprovinsi jambi. Memiliki status sebagai kabupaten yang majemuk, hal ini ditandai dengan berbagai macam bahasa yang digunakan masyarakat dalam kesehariannya, bahkan setiap desa memliki bahasa yang berebeda-beda. Tentunya ini menjadi poin tersendiri dalam hal kebudayaan di kabupaten Kerinci.

Kekayaan kebudayaan yang ada di kabupaten Kerinci menjadi bumerang tersendiri bagi Kerinci, hal ini dikarenakan kabupaten Kerinci sangat rentan terjadi konflik di setiap daerahnya, karena rasa primordialnya di masing-masing desa masih tinggi, sehingga ini yang menyebabkan konflik antar desa sangat mudah terjadi. sumber-sumber konflik bahkan berawal dari hal yang kecil.

Tahun 2018 merupakan tahun pesta demokrasi pilkada serentak yang dalam hal ini kabupaten Kerinci akan ikut serta dalam kompetisi yang  akan memperebutkan kursi orang nomor satu di kabupaten Kerinci. Yang namanya kompetisi tentunya strategi-strategi para bakal calon bupati dan wakil bupati akan dilakukan dalam bentuk apapun.

Akhir-akhir ini menjelang pilkada serentak di kabupaten Kerinci, masing-masing kandidat mulai menyiapkan amunisi yang akan digunakan dalam pilada serentak tahun ini. Dari sinilah mulai awal kisah isu Kerinci hilir, Kerinci mudik dan Kerinci tengah di boomingkan. Strategi seperti ini sangat sensitif sekali jika terus dirawat dan dikembangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab ini.

Kita tahu, bahwa Kerinci rentan sekali terjdi konflik saat pilkada dilaksanakan, hal yang senada juga diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang merilis Indeks Kerawanan Pemilu (pilkada 2018) kabupaten/kota yang menempatkan Kerinci pada urutan ke 9 dari 10 daerah kabupaten/kota yang rawan terjadinya  konflik. Dengan demikian apalagi isu politik identitas ini kemudian di kembangkan, maka rawan sekali terjadi konflik, ini yang kita takutkan.

Masyarakat Kerinci terkenal akan fanatisme terhadap daerahnya, ketika hal seperti ini “politik identitas” di suguhkan maka jangan heran jika nanti apa yang ditakutkan bawaslu akan benar-benar terjadi di Kerinci, karena kita tahu bahwa masing-masing kandidat memiliki massa yang fanatik. Pengelompokan seperti ini tentunya akan menjadi sebuah masalah besar bagi pihak penyelenggara, malah yang kita takutkan ialah terjadinya kericuhan pasca pilkada mengingat fanatisme masyarakat yang begitu tinggi. Masih segar diingatan kita tentang seringnya muncul bentrok antar pendukung pasca pilkada di Kerinci. kejadian semacam ini yang kemudian harus disterilkan.

Berbagai macam bentuk konflik yang sudah terjadi sebelum pilkada dilaksanakan pada tahun ini, misalkanlah saling sindir-menyindir atau bahasa ilmiahnya black campaign yang dilontarkan oleh masing-masing timses bakal calon, namun konflik ini masih bisa di netralisir dengan baik. Lain halnya dengan isu identitas yang begitu sensitif ini pecah, maka konflik besar akan terjadi dan tidak dapat dihindari, apalagi baru-baru ini pernah terjadi konflik antar warga Tamiai (Kerinci Hilir) dengan warga peladang yang notabene dari Kerinci bagian tengah. Sedikit dipoles saja isu ini oleh salah satu oknum maka konflik yang kita takutkan akan pecah kembali.

Pada hakekatnya, isu politik identitas ini di bumingkan bilamana dari ketiga bakal calon bupati dan wakil bupati berasal dari masing-masing daerah yang diiuskan, itulah mengapa isu ini terus dirawat bahkan sengaja di lontarkan sebagai strategi untuk mengagitasi masing-masing wilayah di Kerinci.

Terlepas dari sebuah patologi pilkada Kerinci yang  seperti ini, ini sebenarnya ini menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama, bukan hanya pemerintah namun masyarakat juga harus cerdas dan dewasa dalam menyikapi politik. Kita tidak ingin pilkada tahun ini akan sama dengan pilkada sebelum-sebelumnya yang selalu meninggalkan serpihan sejarah konflik pasca pilkada.

Dengan demikian untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan dewasa dalam berpolitik dengan tujua akhir akan membentuk masyarakat yang rasional, maka sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat harus terus di rawat dan dilakukan secara masif di wilayah kabupaten Kerinci.

Sosialisasi yang dilakukan harus secara rutin dilaksanakan di setiap daearah, bahkan tidak mungkin pemerintah atau lembaga lainnya dibentuk semacam satgas yang secara khusus mengawal dan menetralisir isu-isu yang sensitif terhadap pilkada.

Jika hal ini benar-benar dilakukan secara kolektif, baik itu pemerintah maupun masyarkat maka pilkada serntak di kabupaten kerinc akan berjalan dengan baik dan lancar serta damai sehingga apa yang kita cita-citakan akan terwujud dengan masyarakat yang mengedepankan asas rasionalitas dan menolak politik identitas.